Bagaimana kedudukan perdes dalam sistem hukum perundang-undangan Indonesia setelah berlakunya uu12 2011?

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan Kedua, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

______________, 2006, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press.

______________, 2010, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Cappelletti, Mauro, 1979, Judicial Review in the Contemporary World, the Bobbs Merril Company Inc.

Djunaedi, Eddy, 2000, “Judicial Review di Beberapa Negara Suatu Kajian Perbandingan”, Varia Peradilan, Nomor 172, Januari, h.102-103.

Echols, John M. dan Hasan Shadily, 1995, Kamus Inggris-Indonesia, Cetakan Keduapuluhlima, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Garner, Bryan A. (ed.), 1999, Black’s Law Dictionary, Minneapolis: West Group, St. Paul.

Hausmaninger, Herbert, 2003, The Austrian Legal System, 3rd edition, Manz, Wien.

Heuken SJ, Adolf, 1992, Kamus Jerman-Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Huda, Ni’matul 2005, Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press.

Indrati S, Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cetakan Kelima, Yogyakarta: KANISIUS.

____________, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah, Cetakan Ketiga, Bandung: Nusa Media.

Kusnadi, Agus, 2017, “Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Arena Hukum, Volume 10, Nomor 1, April, h. 61-77.

Lotulung, Paulus Effendie, 1986, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Cetakan Ketigabelas, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR.

Manan, Bagir, 1994, “Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional”, Makalah pada pertemuan ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND Dalam Pembangunan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman - Jakarta, 19 - 20 Oktober.

Rahardjo, Satjipto, 1996, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.

______________, 2002, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah, Penyunting Khudzaifah Dimyati, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Syafrudin, Ateng, 2003, “Naskah Lepas Masalah-masalah Hukum Otonomi Daerah (Arti Pengawasan)”, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran – Bandung.

Wojowasito, S. 1985, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve.